Menurut Wa Ode, jelas yang menginginkan bahwa tidak ada rapat pembahasan pengalokasian DPID adalah Anis Matta yang mengatasnamakan Banggar DPR RI.

Tersangka kasus suap alokasi anggaran Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID), Wa Ode Nurhayati tetap bersikeras Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Anis Matta melakukan penyalahgunaan wewenang dalam penetapan daerah-daerah yang menerima alokasi anggaran DPID tahun 2011 sebesar Rp 7,7 miliar.

Wa Ode mencontohkan, seperti Papua yang sebelumnya mendapatkan mendapatkan alokasi anggaran Rp 40 miliar. Tetapi, setelah disimulasi, ditolak secara sepihak tanpa rapat di Badan Anggaran (Banggar) dan dibuat simulasi baru oleh empat Pimpinan Banggar yang kemudian dikuatkan dengan surat dari Anis Matta. 

“Jelas kalimat pak Anis Matta dalam surat ke Menteri Keuangan (Menkeu) adalah banggar tidak akan rapat lagi dan lampiran yang dibuat empat pimpinan banggar bersifat final,” kata Wa Ode, usai diperiksa selama lima jam oleh penyidik KPK, Jakarta, hari ini.

Menurut Wa Ode, jelas yang menginginkan bahwa tidak ada rapat pembahasan pengalokasian DPID adalah Anis Matta yang mengatasnamakan Banggar DPR RI.  Padahal, sebelumnya tidak ada pertanyaan ke anggota Banggar perihal kejanggalan yang dirasakan Menkeu, sehingga menyarankan untuk mengadakan rapat pembahasan ulang.

Seperti diketahui, dalam surat yang dikirimkan oleh Menkeu ke Banggar DPR RI isinya mempertanyakan perubahan alokasi anggaran oleh Banggar DPR RI.  Data daerah yang menyampaikan usulan DPID secara langsung ataupun yang ditembuskan kepada Kementerian Keuangan sampai dengan tanggal 18 November 2010 sebanyak 112 daerah. 

Tetapi, selanjutnya dari data daerah tersebut beberapa daerah dengan Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) tidak tinggi namun tidak mendapatkan alokasi, yaitu tiga provinsi dan 29 kabupaten/kota.