Kalau berkas Siti Fadilah tetap tak lengkap, kasus ini akan ditutup.

Bekas Menteri Kesehatan, Siti  Fadillah Supari, dinilai segera bebas dari segala tuntutan hukum  yang diinisiasi kepolisian terkait dugaan mendorong terjadinya tindak  pidana korupsi dalam proyek pengadaan alat kesehatan di Kementerian itu  pada 2005.

Menurut Kuasa Hukum Siti, Yusril Ihza Mahendra, keyakinan itu  menguat karena Kejaksaan Agung sudah mengembalikan berkas penuntutan  kepada Kepolisian karena tidak jelas substansi dan tak adanya bukti pendukungnya.

"Karena memang tidak ada kaitan klien saya dengan tindak pidana korupsi di kasus itu," kata Yusril di Jakarta hari ini.

Siti  disangka terlibat dalam proyek pengadaan alat-alat kesehatan di  Kementerian Kesehatan tahun 2005. Negara diduga dirugikan sekitar Rp 6,1  miliar dari nilai proyek yang mencapai lebih dari Rp 15 miliar.

Siti didakwa melanggar pasal 2, pasal 3 Undang-undang Tindak  Pidana Korupsi dan kemudian juga pasal 56 KUHP, karen Siti dianggap  menganjurkan adanya perilaku korupsi. Pasalnya, Siti mengeluarkan  keputusan bahwa pengadaan alkes, demi penyelesaian masalah wabah flu  burung, boleh dilakukan dengan penunjukan langsung.

"Padahal keputusan klien saya itu ada dasar hukumnya, atau dia  diperbolehkan melakukan itu sesuai dengan hukum yang berlaku," kata  Yusril.

Selain itu, lanjutnya, tak ada juga nama perusahaan  tertentu yang diarahkan untuk mendapatkan kemenangan dalam proses  penunjukan langsung.

Yusril mengakui penilaian Siti segera terbebas dari kasus  itu dengan indikasi pernyataan Kejaksaan Agung saat  mengembalikan berkas perkara ke Polisi. Disebutkan bahwa Polisi hanya  diberi kesempatan sekali saja untuk memperbaiki.

"Kalau tetap berkasnya tak lengkap, kasus akan ditutup," kata Yusril.