Bila KPU tidak segera memperbaiki DPT yang terindikasi banyak pemilih ganda atau fiktif

Masih carut marutnya data Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta pada 2 Juni lalu, masih menimbulkan ketidakpuasan dari beberapa tim sukses (Timses) pasangan calon gubernur dan wakil gubernur (cagub-cawagub).

Bila KPU tidak segera memperbaiki DPT yang terindikasi banyak pemilih ganda atau fiktif, maka hasil pemilukada akan dipertanyakan. Bahkan legitimasi gubernur dan wakil gubernur terpilih dalam pemilukada sangat diragukan kevalidannya.

Ketua Timses pasangan calon Hendardji Soepandji-Ahmad Riza Patria, Adhyaksa Dault, mengatakan pihaknya sangat menginginkan pelaksanaan pemilukada DKI 2012 berjalan luber (langsung, umum, bebas dan rahasia). Selain itu, juga tidak ada sesuatu pun yang terselubung yang akan berujung pada kecurangan dan ketidakvalidan terhadap hasil pemilukada kedepan.

“Memang ada indikasi daftar DPT tersebut tidak valid dan akurat. Banyak temuan yang memperlihatkan adanya data pemilih ganda atau fiktif. Kami sesalkan ini, karena akan baerakibat pada ketidakvalidan data. Dampaknya, hasil pemilukada akan negative, dan legitimasi gubernur dan wagub terpilih pun diragukan,” kata Adhyaksa kepada beritasatu.com, hari ini. 

Adhyaksa mengatakan pihaknya akan menempuh jalur hukum jika tidak ada niat baik dari KPU Provinsi DKI Jakarta untuk memperbaiki DPT tersebut.

“Besok sore kami ada pertemuan internal. Kami akan membahas masalah ini untuk menentukan langkah hukum yang harus kami ambil,” kata Adhyaksa.

Ketua Timses pasangan calon Hidayat Nur Wahid-Didik J Rachbini, Triwisaksana, menyatakan hasil Pemilukada dan legitimasi calon yang terpilih pasti diragukan, karena DPT masih bermasalah.

“Makanya, kami sudah melaporkan hal ini kepada Polda Metro Jaya, Panwaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Kami minta tiga lembaga ini segera menindaklanjuti laporan kami untuk menyelesaikan masalah DPT sebelum masa kampanye berakhir,” kata pria yang kerap disapa Sani ini.

Sani menegaskan, KPU harus segera memperbaiki DPT yang bermasalah. Karena DPT merupakan kepentingan semua warga Jakarta untuk menjalankan pemilukada yang baik, jujur, adil dan transparan.