Foke jangan lepas tanggung jawab, KPUD beda dengan Dukcapil. 

Calon Gubernur dari jalur independen, Faisal Basri, menuding pihak yang  seharusnya paling bertanggung jawab dalam kisruh Daftar Pemilih Tetap  (DPT) adalah Gubernur yang menjabat saat ini.
 
"Yang paling bertanggungjawab atas kisruh ini adalah Fauzi Bowo sebagai  gubernur, bukan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD). KPUD malah diserang terus," kata dia, Rabu (6/6).
 
Dijelaskannya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berada dibawah  kordinasi Gubernur langsung, "berarti Gubernur punya kepentingan atas  kisruh DPT. Gubernur berkomentar pun tidak."
 
"Jangan lepas tanggung jawab, KPUD beda dengan Dukcapil, KPUD mengurus  penyelenggaraan Pemilu yang datanya dipasok dari Dinas Dukcapil DKI  Jakarta," tegasnya.
 
Lima tim sukses pasangan calon Gubernur DKI Jakarta  melakukan aksi penolakan atas penetapan DPT oleh KPU DKI pada 2 Juni  lalu.
 
Aksi penolakan tersebut dikarenakan para tim sukses tersebut masih  menemukan banyak DPT ganda didalamnya, dimana sejauh ini tim Hidayat Nur  Wahid-Didik J. Rachbini mengklaim telah menemukan 44.000 DPT ganda dan  tim Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama menemukan 14.000 DPT ganda.
 
Di sisi lain, KPU DKI tetap menetapkan DPT yang telah diumumkan tersebut,  meski mengaku akan tetap menerima masukan mengenai DPT ganda yang  apabila terbukti benar maka akan memberikan tanda berupa coretan dan  tidak mengirimkan surat undangan pencoblosan kepada warga dengan DPT  yang ganda tersebut.