Dari sisi legitimasi hukum, FKPD tidak ada dalam struktur partai, sehingga motif politik antara lain upaya untuk menyingkirkan Anas, sangat kental.

Upaya dan manuver Forum Komunikasi Pendiri dan Deklarator Partai Demokrat (PD) dinilai tidak lazim dan merusak pembentukan partai modern. Prinsip politik santun yang menjadi motto PD dipertanyakan.
 
Penilaian itu disampaikan Pengamat Politik dari Lingkar Madani Indonesia (Lima), Ray Rangkuti, di Jakarta, hari ini.
 
Dalam organisasi modern, kata Ray, tak ada diatur AD/ART partai soal mekanisme pertemuan dewan pembina partai dengan para deklarator yang sudah berada di luar partai.
 
Ray menjabarkan, dari sisi legitimasi hukum, FKPD tidak ada dalam struktur partai, sehingga motif politik antara lain upaya untuk menyingkirkan Anas, sangat kental, meskipun tokoh-tokoh FKPD membantahnya.
 
Terkait legitimasi FKPD, menurut Ray, forum itu sah-sah saja sebatas ajang pertemuan. Namun mereka tak boleh mendesakkan pemunduran seorang ketua umum partai.
 
"Justru mereka membuat masalah baru. Apa yang mereka lakukan itu tak elok. Mereka telah membuat prinsip partai modern dan demokratis jadi rusak. Prinsip politik santun dan demokratis menjadi dusta. Yang ada  hanya politik ademokratis," ungkap dia.
 
Ray juga mengingatkan sosok pendiri seperti Vence Rumangkang yang menginisiasi FKPD, sudah pernah keluar dari PD dan membentuk partai baru. "Itu sudah tambahan masalah. Eh malah dalam pertemuan-pertemuan itu ada pembicaraan soal melengserkan ketua umum," ujar Ray.
 
Ditambahkan Ray, Anas adalah ketua umum sah yang dipilih berdasarkan Kongres partai. Secara hukum, posisi Anas masih bisa bertahan karena hanya melalui kongres seseorang bisa diangkat atau diturunkan sebagai ketum. "Dari perspekti hukum dan legal formal, posisi Anas sah," tandasnya.