SBY harus segera melakukan evaluasi kinerja Polri dan TNI di Papua.

Menyusul terjadinya peningkatan kasus penembakan misterius di Papua selama enam bulan pertama tahun 2012 yang telah mencapai 17 kasus, Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk  tidak menganggap remeh situasi di Papua. 

Koordinator KontraS, Haris Azhar mengatakan bahwa SBY harus segera melakukan evaluasi kinerja Polri dan TNI di Papua, mengingat peran dan eksistensi mereka belum menjamin rasa aman dan memberikan perlindungan bagi warga sipil di Papua.

“Presiden harus memastikan agar Polri menggelar penyelidikan secara cepat, efektif dan independen dengan membuka ruang pengawasan eksternal yang transparan untuk memastikan pelaku penembakan misterius dibawa ke dalam proses hukum,” kata Haris, ketika dihubungi, hari ini.

KontraS mencatat bahwa dari 17 peristiwa penembakan yang terjadi antara Januari hingga Juni 2012 itu telah mengakibatkan setidaknya 7 warga sipil, satu jurnalis meninggal dan 10 orang mengalami luka kritis, termasuk warga negara asing asal Jerman, Dietmar Pieper, yang sedang berlibur di Jayapura bersama istrinya. 

Haris menambahkan bahwa Presiden dan DPR perlu segera membentuk tim untuk audit penggunaan senjata dan peluru yang ada, terutama peluru-peluru yang digunakan dalam penembakan dan pembunuhan misterius di Papua. 

Audit ini, kata Haris, perlu dilakukan untuk mendeteksi sejauh mana penyelundupan senjata masuk ke Papua, mengingat polisi dan berbagai pejabat negara kerap menuduh bahwa pelaku penembakan misterius itu adalah anggota gerakan separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM). 

“Tuduhan-tuduhan itu menimbulkan pertanyaan dari mana OPM bisa mendapatkan senjata? Jawabannya harus dibuktikan dengan tindakan yang otentik bukan sekedar menuduh lagi,” ujar Haris.