KPK juga dijadwalkan memanggil dua kader Golkar lainnya, Setya Novanto dan Kahar Muzakkir.

Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Partai Golkar memilih irit bicara terkait pemeriksaan sejumlah kader mereka dalam kasus korupsi yang kini ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka kompak menyerahkan persoalan itu kepada proses hukum.

Menurut anggota Komisi III DPR dari Fraksi Golkar, Nudirman Munir, dirinya tidak tahu banyak tentang apa yang sebenarnya terjadi dalam kasus terkait teman-temannya itu.

"Yang pasti siapapun dia, azas praduga tidak bersalah harus dijunjung tinggi," kata Nudirman di Jakarta, Jumat (29/6).
 
Pandangan senada diungkapkan anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Golkar, Poempida Hidayatullah. Dia mengatakan pihaknya akan menyerahkan penanganan kasus-kasus dugaan korupsi kepada KPK. "Biarlah proses hukumnya berjalan di KPK," kilah dia.
 
Seperti diketahui, KPK menetapkan Zulkarnaen Djabar sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan Alquran. Dia adalah anggota Komisi VIII DPR yang membidangi masalah keagamaan dan sosial.
 
KPK juga dijadwalkan memanggil dua kader Golkar lainnya, Setya Novanto dan Kahar Muzakkir, terkait kasus dugaan suap serta korupsi PON XVIII di Riau. Setya adalah Ketua Fraksi Partai Golkar dan Bendahara Umum Partai  Berlambang Pohon Beringin itu.
 
Pada 3 April lalu, KPK berhasil menangkap tujuh anggota DPRD Riau, dua pegawai Dinas Pemuda dan Olahraga Riau, dan empat pegawai swasta. Ketika itu, KPK bisa mengamankan barang bukti sebesar Rp900 juta yang diduga sebagai uang suap.
 
Setelah perkembangan penyidikan, KPK lalu menetapkan tujuh orang sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Mereka terdiri atas anggota Dewan Riau, pegawai Pemda dan pihak swasta. KPK juga telah melayangkan surat cegah ke luar negeri untuk Gubernur Riau, Rusli Zainal, yang juga kader Partai Golkar.