"Pemilukada DKI Jakarta sudah memasuki tahapan kampanye. Namun, proses pemilukada sendiri masih dihantui oleh berbagai permasalahan yang dalam waktu sekejap akan menjadi 'bom waktu' demokrasi yang akan terus berdetak. Jika dibiarkan tanpa ada penyelesaian dari pihak-pihak yang terkait."

Aliansi Mahasiswa Jakarta (AMJAK) mendesak Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta dan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah segera menuntaskan kekisruhan Daftar Pemilih Tetap (DPT), karena masih banyak terdapat jumlah data pemilih ganda atau fiktif.

"Pemilukada DKI Jakarta sudah memasuki tahapan kampanye. Namun, proses pemilukada sendiri masih dihantui oleh berbagai permasalahan yang dalam waktu sekejap akan menjadi 'bom waktu' demokrasi yang akan terus berdetak. Jika dibiarkan tanpa ada penyelesaian dari pihak-pihak yang terkait," kata Koordinator AMJAK Wiwit Susanto di Jakarta, Kamis (28/6).

AMJAK mencatat ada beberapa permasalahan mendasar yang masih menghantui proses pemilukada ini, seperti kisruh DPT yang hingga saat ini masih belum tuntas, karena terdapat ratusan ribu nama ganda atau bisa disebut suara siluman. Bahkan keterlibatan aparat dari pemprov, kota, kecamatan, kelurahan, bahkan RW dan RT.

"Ini semakin jelas menguntungkan salah satu calon," katanya.

Permasalahan mengenai adanya penggelembungan APBD Jakarta untuk bantuan sosial yang tahun ini anggarannya mencapai Rp1,3 triliun, kata dia, sebenarnya Indonesian Corruption Watch (ICW) sudah melaporkan hal itu ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Alokasi dana hibah dan bansos sebelum pilkada relatif kecil. Namun, saat mendekati pilkada mendadak melonjak tinggi dari Rp800 miliar pada tahun 2011 menjadi Rp1,3 triliun pada tahun 2012. Ini sangat rentan terhadap penyelewengan penggunaan dana tersebut," papar Wiwit.

Sementara itu, anggaran untuk sosialisasi hasil pembangunan Pemprov DKI, termasuk iklan yang mencapai angka Rp40 miliar juga sangat rentan dan menguntungkan salah satu calon Gubernur DKI Jakarta.

"Oleh karena itu, KPK harus menindaklanjuti laporan dari ICW dan mengusut penggelembungan dana APBD Jakarta terkait dengan bansos yang alokasi anggarannya mencapai Rp1,3 triliun," katanya.

Sebelumnya, ratusan mahasiswa dari berbagai universitas di Jakarta yang tergabung dalam AMJAK melakukan aksi unjuk rasa di Gedung KPU DKI Jakarta dan Panwas Pilkada DKI Jakarta agar penyelenggara pilkada bisa menyelesaikan persoalan DPT dan lainnya.