Proyek Hambalang disubkontrakkan ke sejumlah perusahan lain, di antaranya PT Dutasari Citralaras.

Kasus hukum soal dugaan penyimpangan anggaran pembangunan pusat olah raga Hambalang tengah ditelisik oleh KPK dan DPR. Belakangan bahkan muncul desakan untuk membentuk tim investigasi di Dewan terkait kasus itu. 

Kasus Hambalang menyeruak ke permukaan sejak terpidana kasus korupsi Wisma Atlet, M Nazaruddin masih dalam pelarian, pada pertengahan tahun lalu. Dia menyebutka, anggaran proyek pembangunan pusat pelatihan olahraga Hambalang sejak awal diatur Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum bersama Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Andi Mallarangeng.

Yang terkini, Nazaruddin bernyanyi di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, pada Selasa (5/6). Saat itu sebelum menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk Angelina Sondakh, Nazaruddin berujar, "Rencana anggaran itu sudah di-setting (diatur) dengan Menpora sama Anas Urbaningrum. Jadi kalau mereka bilang nggak tahu, itu semua bohong." 

Dalam pengaturam anggaran tersebut, Nazaruddin menuturkan, Angelina Sondakh dan dirinya hanya bertindak sebagai pelaksana. "Menpora dan Anas Urbaningrum itu sudah di-setting dari awal. Saya dan Angelina Sondakh cuma sebagai pelaksana," katanya lagi.

Kini, proyek pembangunan pusat pelatihan olahraga Hambalang, Jawa Barat, tengah diselidiki KPK. Diduga, ada pelanggaran terkait pengadaan barang dan proses penyubkontrakan proyek tersebut. 

Berdasarkan data yang diperoleh KPK, nilai total proyek Hambalang mencapai Rp2,5 triliun yang terdiri dari Rp1,1 triliun untuk biaya pembangunan gedung dan Rp1,4 triliun untuk pengadaan barang.

Proyek ini dikerjakan melalui kerja sama operasi (KSO) antara PT Adhi Karya dan PT Wijaya Karya. Dalam pengerjaannya, proyek disubkontrakkan ke sejumlah perusahan lain, salah satunya PT Dutasari Citralaras yang pernah dimiliki istri Anas, Athiyyah Laila.

Selain Athiyyah, KPK juga telah memeriksa pemilik saham PT Dutasari Citralaras lainnya, yakni Mahfud Suroso dan Munadi Herlambang. Mahfud disebut sebagai orang dekat Anas, sementara Munadi adalah pejabat di Partai Demokrat.

Nazaruddin sendiri sebelumnya mengungkapkan bahwa PT Adhi Karya menggelontorkan uang pelicin ke Anas, Andi, dan anggota Komisi X DPR untuk mendapatkan proyek Hambalang. Menurut Nazaruddin, uang ke Anas dan Andi tersebut diberikan melalui Mahfud Suroso. 

Pernyataan Nazaruddin yang berupa tuding bekas dua rekan separtainya itu memang sudah dilontarkannya sejak dalam pelarian di Kolombia, pada Juli 2011. Saat itu melalui jaringan Skype, dia mengungkapkan bahwa proyek Hambalang dimulai sejak awal 2010 dan saat itu Anas Urbaningrum masih menjadi Ketua F-Partai Demokrat di DPR.

Suatu ketika, menurut Nazaruddin, Anas memanggil Angelina Sondakh, dirinya, dan Nirwan Amir. Dijelaskan ada proyek Hambalang senilai Rp1,2 triliun. Anas pun memerintahkan agar PT Adhi Karya dan WIKA yang menjadi pemenang. 

Sebagai balasannya, Nazaruddin menuturkan, Adhi Karya bersedia membantu dana untuk mendukung Anas di Kongres sebesar Rp100 miliar. Namun setelah itu, dia menjelaskan, Anas meneleponnya dan menyatakan ada uang Rp50 miliar dari Adhi Karya untuk kongres. 

Menurut Nazaruddin, di luar dana untuk Anas itu, yakni sebesar Rp25 miliar, mengalir ke anggota DPR. Masih ada lagi, untuk Menpora Andi Malarangeng sebesar Rp5 miliar, yang diterima oleh Choel Malarangeng. 

Pertarungan internal?

Lantas mengapa muncul dugaan pernyataan Nazaruddin terkait aliran dana haram ke Kongres Demokrat itu dilatarbelakangi oleh adanya pertarungan politik antara dua kubu di Demokrat. Bisa jadi, karena dari sekian banyak tudingan yang ditebar Nazaruddin, tidak satupun yang mengarah pada kubu salah satu kandidat Ketua Umum Demokrat dalam Kongres 2010 lalu, Marzuki Alie. 

Memang sempat muncul spekulasi, pelarian Nazaruddin yang saat itu menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi Wisma Atlet dan kemudian menuding sejumlah koleganya terkait penilapan dana APBN, sejatinya dilakukan atas restu Marzuki Alie.

Pasalnya, ada pertemuan Marzuki dengan Nazaruddin, beberapa waktu menjelang pelariannya ke sejumlah negara. Pertemuan itu, menurut Waketum Partai Demokrat Max Sopacua, pada akhir Mei 2011, dilakukan di DPR, menjelang Magrib. 

"Yang dibicarakan, ya, yang tahu Pak Nazar dan Pak Marzuki karena mereka berdua rapat tertutup sih. Kami enggak dengar sama sekali. Saya bukan anggota Dewan Kehormatan dan saya enggak tahu apa yang disampaikan oleh Pak Nazar dan Pak Marzuki," ungkapnya, setelah bertemu dengan Marzuki.

Dalam pertemuan itu, menurut Max, Nazaruddin didampingi oleh Ketua DPP Partai Demokrat Sutan Bathoegana. Sutan pun membenarkan adanya pertemuan Marzuki-Nazaruddin yang berlangsung hanya menit sebelum Nazaruddin belakangan kedapatan bertolak ke luar negeri. 

Disebutkan Menkum dan HAM saat itu, Patrialis Akbar, Nazaruddin pergi ke luar negeri pada 23 Mei 2011, sekitar pukul 19.30 WIB. Menanggapi hal itu, Marzuki mengungungkapkan, pertemuan itu hanyalah sebatas antara junior yang meminta nasihat pada seniornya. 

Tidak ada, menurut Marzuki, pembicaraan membicarakan soal masa depan posisi Nazaruddin sebagai Bendahara Umum Partai Demokrat. “Saya menasehatkan percayalah kebenaran akan datang,” papar Marzuki, ketika itu.

Bahwa kemudian Nazaruddin, baik saat dalam pelarian atau hingga kini telah meringkuk di balik jeruji besi nama Marzuki tidak pernah diseretnya dalam berbagai tudingan sejumlah kasus, tentulah tidak cukup kuat untuk menunjukkan tengah berlangsungnya konspirasi politik di tubuh Demokrat. 

Namun yang pasti, terkait Hambalang, di tengah derasnya arus desakan untuk membentuk tim investigasi, Marzuki sempat mengingatkan, agar berbagai pihak yang melontarkan wacana tersebut Lebih baik mencari dulu data tentang kebenaran dugaan persetujuan sepihak itu.

"Mari buka dulu dokumennya. Apa betul tidak dibahas di Komisi X? Apa betul  diambil keputusan sendiri oleh pimpinan (Banggar dan DPR)? Lihat dulu,"  kata Marzuki di Gedung DPR, Jakarta, akhir pekan lalu.

Pasalnya, Marzuki mengingatkan, bisa saja para anggota itu lupa pernah membahas dan bahkan memberi persetujuan atas anggaran.

"Kadang karena banyak kerjaan, materi tidak didengar. Atau waktu ketok palu tidak tahu. Sebaiknya, jangan saling tuduh. Buka dulu dokumennya rapat Hambalang. Kalau memang tidak ada, baru diperkarakan. Kalau ada, kan bisa  malu belakangan," tutur Marzuki, sembari tersenyum, tanpa menjelaskan apa yang diketahuinya terkait pembahasan proyek bermasalah tersebut.