"Iya, bisa saya katakan bahwa penyelenggaraan Pemilukada 2007 justru lebih baik daripada tahun ini. Meskipun harus dipahami, karena proses tahun ini melibatkan banyak faktor dan partai, sehingga tingkat kritisisme juga meningkat." 

Pemilukada DKI Jakarta 2012 kian dekat. Namun, berbagai permasalahan menjelang hari besar tersebut terus bermunculan. Mulai dari kisruh Daftar Pemilih Tetap (DPT), hingga tidak tersedianya lokasi kampanye bagi sejumlah kandidat. Tak heran, sejumlah pengamat menilai Pemilukada tahun ini lebih buruk dari 2007 silam. 

Analis Politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Gun Gun Heryanto, menilai bahwa KPU Provinsi DKI Jakarta, sebagai penyelenggara Pemilukada, tidak menunjukkan kinerja profesional dalam menggelar ajang pesta demokrasi ibu kota tersebut. 

"Iya, bisa saya katakan bahwa penyelenggaraan Pemilukada 2007 justru lebih baik daripada tahun ini. Meskipun harus dipahami, karena proses tahun ini melibatkan banyak faktor dan partai, sehingga tingkat kritisisme juga meningkat" ungkap Gun Gun saat dihubungi, Rabu (20/6).
 
Meski begitu, lanjut Gun Gun, hal tersebut bukanlah alasan KPU DKI Jakarta untuk tidak dapat menempatkan tahapan Pemilukada. Sebab, prinsip-prinsip dasar Pemilukada sudah terpapar jelas dalam UU dan Peraturan lainnya. 

"Kinerja lemah KPU DKI tidak hanya akan merugikan pihak-pihak yang terlibat saja. Tetapi juga menurunkan kepercayaan bagi publik, yang telah menaruh perhatian terhadap jalannya pesta demokrasi ini," katanya.
 
Untuk diketahui, usai penetapan calon pada Mei lalu, KPU DKI memberikan empat opsi lokasi yang tersedia untuk digelarnya Kampanye Rapat Umum Terbuka kepada seluruh tim sukses pasangan calon. Di antaranya Gelora Bung Karno (GBK), Senayan; Gelanggang Olah Raga (GOR) Soemantri Brodjonegoro, Kuningan; Lapangan Pacuan Kuda Pulomas, Jakarta Timur; dan Lapangan Lebak Bulus, Jakarta Selatan.
 
Namun, tim sukses Hidayat Nur Wahid-Didik J. Rachbini, yang sedianya akan menggunakan GOR Soemantri Brodjonegoro pada 1 Juli mendatang, justru tak dapat mengunakan lokoas tersebut, lantara telah dipesan pihak swasta, untuk promosi suatu produk.
 
Nasib serupa juga menimpa tim sukses pasangan Alex Noerdin-Nono Sampono dan Faisal Basri-Biem Benyamin, yang akan mengundi GBK sebagai tempat lokasi kampanye. Pada akhirnya, kedua pasangan tersebut tidak dapat menggelar kampanye di GBK, karena telah dipesan untuk acara adat Batak oleh Effendi Simbolon, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
 
"Tahapan Pemilukada seperti kampanye, seharusnya sudah memiliki skema yang disiapkan sejak jauh-jauh hari. Mereka (KPU DKI) seharusnya sudah menghubungi ketersediaan tempat tersebut jauh-jauh hari, sehingga tidak ada masalah yang datang pada injury time seperti saat ini," tambah Gun Gun.
 
Lagi-lagi, Gun Gun mengatakan bahwa ini merupakan bentuk perencanaan buruk, serta action plan dari penyelenggara yang kurang bagus.
 
Karena itu, dirinya mengingatkan kepada seluruh peserta dan publik yang memiliki atensi terhadap jalannya Pemilukada untuk selalu kritis, tidak hanya berani menuntut hal-hal bersifat tidak etis, tapi berani membawa ini ke ranah hukum.
 
"Pada saat mereka menemukan hal-hal yang mencederai jalannya proses ini, mereka juga harus mampu menuntut pertanggungjawaban hukum bukan hanya etis saja. Tentu saja, mereka harus tetap mendorong KPU DKI untuk memposisikan mereka secara adil," tandasnya.