Menduga ada pihak yang mengatasnamakan dirinya untuk menerima hadiah-hadiah.

Ketua Komisi IX DPR Ribka Tjiptaning menduga ada pihak yang mempergunakan namanya dalam proses pencairan fee dari perusahaan Muhammad Nazaruddin, terkait proyek vaksin flu burung.

Ribka mengaku sudah diinformasikan soal adanya laporan keuangan perusahaan  Nazaruddin yang menyebutkan dirinya pernah menerima US$10.000. Uang itu disebutkan diberikan oleh seseorang bernama Ratna.

"Saya tak kenal Ratna itu dan tak pernah menerima seperti itu," kata Ribka saat dikonfirmasi di Gedung DPR, Jakarta, hari ini.

Ribka lalu menyatakan, dirinya menduga ada pihak yang mengatasnamakan dirinya untuk menerima hadiah-hadiah demikian. "Saya curiga ada yang berusaha menjelekkan saya," katanya.

Berdasarkan informasi beredar, diduga pemberian itu berkaitan dengan pencairan dana proyek pembangunan vaksin flu burung yang dimenangkan oleh perusahaan Nazaruddin.

Sebagaimana diketahui, KPK sedang menyidik proyek pengadaan pabrik vaksin flu burung itu. KPK menyatakan akan memulainya dengan menyelidiki proyek konstruksi yang dimenangkan PT Anak Negeri milik Muhammad Nazaruddin. 

Proyek itu diketahui belakangan justru dibangun oleh PT Biofarma, produsen vaksin nasional. Di luar itu, Nazaruddin juga memenangkan proyek pengadaan peralatan pabrik flu burung itu melalui PT Anugrah Nusantara sebesar Rp718 miliar. 

Dalam kontrak yang ditandatangani pada 12 Desember 2008, perusahaan itu wajib menyelesaikan kontrak kerja itu hingga akhir Desember 2009. Namun  kenyataannya, seperti diakui Menkes, kontrak itu justru tak dilaksanakan  dengan benar.
 
BPK sudah melakukan audit terhadap proyek tersebut dan menyatakan ada potensi kerugian keuangan negara lebih dari Rp600 miliar. Ribka sendiri menduga, korupsi pada proyek pembangunan vaksin flu burung itu berkaitan dengan pembiayaan kampanye Pemilu 2009.

Dia mengaku, pihaknya sama sekali tak pernah menyetujui pencairan dana  proyek yang dimulai sejak 2008, lalu dilanjutkan di 2009, dan terakhir  2010. Ribka menyatakan satu-satunya anggaran yang pernah disetujui Komisi IX DPR hanyalah yang diajukan 2010, itupun setelah diputuskan oleh Panja Riset Biomedis dan Kerjasama Internasional.

Panja itulah yang menyetujuinya di salah sebuah rapat yang dilaksanakan saat Ribka berada di Bali mengikuti Kongres PDIP. "Saya memang  menandatangani keputusannya, tapi karena saya sebagai ketua komisi.  Bagaimana lagi, walau fraksi saya menolak, fraksi lainnya kan setuju.  Suara fraksi saya tak bisa menentukan keputusan bersama yang harus saya  tandatangani sebagai ketua komisi," tutur Ribka.