.png)
SBY Klaim Korupsi Demokrat Kecil Dibanding Parpol Lain
Dana Tidak Halal
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (sumber: EPA)
Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono berkilah tidak hanya partainya yang terlibat kasus korupsi.
Bahkan, dirinya membela diri dengan mengatakan korupsi yang dilakukan PD terhitung kecil jika dibandingkan dengan partai politik lainnya.
Menurut SBY, dari sumber-sumber yang sah, pada kasus korupsi DPRD provinsi tahun 2004-2012, ada 3.9 persen oknum PD yang melakukan tindakan korupsi.
Menurut SBY, dari sumber-sumber yang sah, pada kasus korupsi DPRD provinsi tahun 2004-2012, ada 3.9 persen oknum PD yang melakukan tindakan korupsi.
Angka ini menempati peringkat kelima dengan presentase empat partai lainnya, peringkat pertama 34.6 persen, 24.6 persen, 9.2 persen dan, 5.3 persen.
"Total angka mereka (parpol) berempat 75 persen. Bandingkan dengan Demokrat 3.9 persen meski hal itu tidak bisa ditolerir," ujarnya saat membuka Silaturahim Pendiri dan Deklarator Partai Demokrat di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (13/6) malam.
Selain itu pada kasus korupsi DPRD tingkat Kabupaten/Kota tajun 2004-2012 oknum Demokrat yang melakukan korupsi sebanyak 11.5 persen, urutan ketiga setelah dua parpol dengan tindak korupsi 27 persen dan 14.4 persen.
Sedangkan untuk korupsi pada tingkat menteri, DPR RI, gubernur, bupati dan walikota Demokrat juga di urutan ketiga dengan 8.6 persen, di bawah dua partai politik yang melakukan 33.7 persen dan 16.6 persen.
"Total angka mereka (parpol) berempat 75 persen. Bandingkan dengan Demokrat 3.9 persen meski hal itu tidak bisa ditolerir," ujarnya saat membuka Silaturahim Pendiri dan Deklarator Partai Demokrat di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (13/6) malam.
Selain itu pada kasus korupsi DPRD tingkat Kabupaten/Kota tajun 2004-2012 oknum Demokrat yang melakukan korupsi sebanyak 11.5 persen, urutan ketiga setelah dua parpol dengan tindak korupsi 27 persen dan 14.4 persen.
Sedangkan untuk korupsi pada tingkat menteri, DPR RI, gubernur, bupati dan walikota Demokrat juga di urutan ketiga dengan 8.6 persen, di bawah dua partai politik yang melakukan 33.7 persen dan 16.6 persen.
Ia tidak menyebutkan nama-nama partai politik tersebut.
Ia merasa PD mengalami pemberitaan yang tidak adil, dibandingkan dengan partai lainnya.
Ia merasa PD mengalami pemberitaan yang tidak adil, dibandingkan dengan partai lainnya.
Oleh karena itu, ia meminta kepada seluruh kader untuk konsisten dalam memberantas kasus korupsi.
"Untuk urusan korupsi, PD tidak akan melindungi anggotanya jika terbukti terlibat korupsi. Jika terbukti bersalah, anggota DPR dan DPRD langsung ada pergantian antar waktu," katanya.
Jika partai terus menunjukkan sikap mendukung penegakkan hukum, rakyat akan mengetahuinya.
Pengumpulan Dana Harus Halal
Di dalam acara ini, SBY juga mengkritik oknum yang mengatasnamakan partai untuk mencari dana.
"Untuk urusan korupsi, PD tidak akan melindungi anggotanya jika terbukti terlibat korupsi. Jika terbukti bersalah, anggota DPR dan DPRD langsung ada pergantian antar waktu," katanya.
Jika partai terus menunjukkan sikap mendukung penegakkan hukum, rakyat akan mengetahuinya.
Pengumpulan Dana Harus Halal
Di dalam acara ini, SBY juga mengkritik oknum yang mengatasnamakan partai untuk mencari dana.
Menurutnya, banyak yang berbohong demi mendapatkan dana dan menggunakan nama PD.
"Pihak seperti itu katanya untuk partai, padahal untuk kepentingan pribadi. Jangan terkecoh," kata SBY dalam pidatonya.
"Jangan ada pengumpulan dana yang tidak halal. Dana harus halal. Tertibkan oknum yang tidak jelas tujuannya."
SBY juga berpesan kepada anggota eksekutif dan legislatif untuk tidak main-main dengan APBN dan APBD. Dirinya masih mendengar ada niatan untuk melakukan permainan demi mendapat keuntungan dari dana negara tersebut.
"Jangan main-main dengan APBN dan APBD, cegah itu," katanya.
Oleh karena itu, SBY akan mewajibkn seluruh kader yang menjabat di pemerintahan dan legislatif, termasuk dirinya untuk membuat dan menaati pakta integritas.
"Bagi semuanya, pejabat legislatif, para menteri, gubenur, bupati, walikota termasuk saya bikin pakta integritas. Taatilah untuk mencegh terjadinya penyimpangan termasuk pengaturan sanksi," tuturnya.
"Pihak seperti itu katanya untuk partai, padahal untuk kepentingan pribadi. Jangan terkecoh," kata SBY dalam pidatonya.
"Jangan ada pengumpulan dana yang tidak halal. Dana harus halal. Tertibkan oknum yang tidak jelas tujuannya."
SBY juga berpesan kepada anggota eksekutif dan legislatif untuk tidak main-main dengan APBN dan APBD. Dirinya masih mendengar ada niatan untuk melakukan permainan demi mendapat keuntungan dari dana negara tersebut.
"Jangan main-main dengan APBN dan APBD, cegah itu," katanya.
Oleh karena itu, SBY akan mewajibkn seluruh kader yang menjabat di pemerintahan dan legislatif, termasuk dirinya untuk membuat dan menaati pakta integritas.
"Bagi semuanya, pejabat legislatif, para menteri, gubenur, bupati, walikota termasuk saya bikin pakta integritas. Taatilah untuk mencegh terjadinya penyimpangan termasuk pengaturan sanksi," tuturnya.
