Warga akan mengawasi dan melaporkan praktek korupsi yang terjadi dalam pemilukada.

Warga DKI Jakarta yang tergabung dalam Aliansi Warga Jakarta Tolak Praktik Korupsi Pilkada menyatakan bahwa mereka menolak seluruh praktik politik uang dalam pelaksanaan pemilihan tersebut.

Dalam siaran pers di Jakarta, Kamis (28/6), mereka juga menyatakan bahwa menolak penggunaan jabatan, kebijakan dan fasilitas pemerintah daerah untuk digunakan dalam proses pemenangan dalam pemilukada 2012 kali ini, serta akan mengawasi dan melaporkan praktek korupsi yang terjadi dalam pemilukada.

Pernyataan sikap tersebut disampaikan sebagai upaya untuk mendorong proses pemilukada DKI Jakarta lebih demokratis dan berintegritas, karena ada beberapa isu penting yang dapat menciderai integritas pemilukada.

Beberapa hal yang patut diwaspadai tersebut adalah maraknya praktek politik uang sebagai perilaku transaksional dalam memangun keterpilihan. Praktik politik uang ini tentunya merupakan ancaman besar dalam proses demokrasi dan memberikan dampak buruk dalam kultur dan sistem politik yang sedang dibangun.

Selain itu, adanya potensi penyalahgunaan jabatan dan fasilitas negara dan daerah sebagai instrumen pemenangan, dalam hal ini pola dan modus yang digunakan diataranya adalah dengan memanfaatkan dan menggunakan struktur birokrasi, kebijakan dan fasilitas daerah sebagai alat pemenangan.

Jakarta akan menggelar Pemilihan Kepala Daerah pada 11 Juli 2012 mendatang, dan ada enam pasang calon gubernur dan wakil gubernur yang akan bersaing untuk memperebutkan kursi Jakarta satu.

Calon-calon tersebut adalah Fauzi Bowo- Nachrowi Ramli (nomor urut 1), Hendardji Supandji-Ahmad Riza (2), Joko Widodo- Basuki Tjahaja (3), Hidayat Nur Wahid-Didik J. Rachbini (4), Faisal Basri-Biem Benyamin (5), dan Alex Noerdin-Nono Sampono (6).

Masa kampanye akan berlangsung selama dua minggu mulai 24 Juni hingga 7 Juli 2012.