Anas untuk kali pertama dimintai keterangan oleh KPK terkait kasus Hambalang pada Rabu  (27/6) lalu.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum mendapatkan keterangan yang dibutuhkan dari Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningum, terkait penyelidikan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan pusat olahraga Bukit Hambalang, Bogor Jawa Barat. Untuk itu, KPK akan kembali menjadwalkan pemeriksaan Anas.

Anas untuk kali pertama dimintai keterangan oleh KPK terkait kasus Hambalang pada Rabu  (27/6) lalu. Dalam pemeriksaan perdana tersebut, Anas dicecar penyelidik KPK soal pengurusan sertifikat tanah Bukit Hambalang. 

Atas pertanyaan penyelidik tersebut, Anas menjawab dia sama sekali tidak pernah memerintahkan Mulyono untuk mengurus sertifikat tanah Hambalang.

Selain itu, Anas juga diklarifikasi soal pengetahuannya terkait proyek yang menelan biaya pembangunan hingga Rp1,17 triliun. Anas, bersikukuh bahwa dirinya tidak mengetahui hal tersebut. 
 
Hal lainnya yang ditanyakan penyelidik KPK kepada Anas adalah  seputar struktur organisasi Partai Demokrat, Fraksi Demokrat di DPR. Penyelidik KPK menanyakan secara mendetail terkait mekanisme kerja dan tata laksana kerja Fraksi terbesar di DPR tersebut. 

Nama Anas disebut ikut ambil bagian dalam korupsi Hambalang. Anas, oleh M Nazaruddin dituduh telah mengurus pembebasan tanah Hambalang. Tak hanya itu, Anas juga dikatakan menerima uang dari rekanan proyek Hambalang, yaitu PT Adhi Karya senilai Rp100 miliar. Uang itu digunakan untuk pemenangan Anas sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dalam kongres Partai Demokrat tahun 2010 lalu.