Masyarakat juga memiliki andil, sebab merekalah yang memilih  wakil-wakil rakyat
 
Menyusul terungkapnya korupsi pengadaan Al-Quran di Kementerian , menjadikan tersangka anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Zulkarnaen Djabar dan putranya, Dendy Prasetya, institusi parlemen dan kementerian agama kembali menjadi  sorotan. 

Dua institusi tersebut menurut budayawan Radhar Panca Dahana bukan lagi rahasia menjadi sarang korupsi.

Oleh karena itu, Radhar menyarankan ide ekstrim, yaitu membubarkan kementerian dan lembaga tinggi negara tersebut.
 
"Jadi jalan keluar yang paling benar bubarkan Kementerian Agama dulu, dua lembaga yang harus dibubarkan itu Kementerian Agama dan DPR," kata Radhar dalam diskusi bertajuk "Korupsi Al Quran, Penanda Moral yang Rusak Parah?" di gedung Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Jumat (6/7).
 
Dia menambahkan, bangsa Indonesia pasti punya cara untuk menggantikan posisi dua lembaga tersebut. Dua lembaga tersebut, menurutnya, selama ini lebih dikenal dengan korupsi dibandingkan kinerjanya.
 
"Dulu tidak begini, korupsi tidak di level bangsa, hanya di level elite,  sekarang elit masif melakukan serentak, kelas menengah merasa dia juga pantas mendapatkan bagian," kata budayawan tersebut.
 
"Tidak ada implikasi (pembubaran) apapun kecuali karyawan kehilangan pekerjaan dan DPR bubar, kita ganti saja dengan lembaga berfungsi sama," lanjutnya.
 
Sementara anggota DPD dari Gorontalo, Elnino Husein Moho, mengatakan pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Kementerian Agama tidak akan menjadi solusi masalah korupsi di lembaga tersebut. 

Untuk DPR, kata dia, masyarakat juga memiliki andil, sebab merekalah yang memilih  wakil-wakil rakyat.
 
"Kalau DPR dibubarkan justru susah, mengubah konstitusilah dan lainnya, ini secara teknis kita akan kesulitan," kata Elnino dalam diskusi yang  sama.

Satu-satunya cara agar DPR bisa lebih baik, kata dia, antara lain memastikan masyarakat memilih calon legislatif yang tepat dan masyarakat harus dididik mengenali calon berkompeten dan bermoral untuk duduk di  Senayan.
 
"Selama ini yang memilih DPR kan rakyat," tutupnya.