Jadi bukan saweran uang untuk bikin gedung baru. Tapi dukungan nyata, antara lain, dengan membantu KPK mengumpulkan bukti-bukti tindak pidana korupsi yang dilakukan para pembesar negara setingkat menteri

Sesungguhnya bukan gedung baru dan fasilitas lain yang diperlukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk meningkatkan kinerjanya. KPK hanya perlu dukungan nyata dan sedikit suntikan keberanian agar bisa memenjarakan para pelaku tindak pidana korupsi di pusat kekuasaan, seperti yang diharapkan rakyat.
 
Hal ini diungkapkan koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie M Massardi kepada wartawan siang ini di Jakarta.
 
“Jadi bukan saweran uang untuk bikin gedung baru. Tapi dukungan nyata, antara lain, dengan membantu KPK mengumpulkan bukti-bukti tindak pidana korupsi yang dilakukan para pembesar negara setingkat menteri. Sehingga dengan demikian, KPK bisa lekas menindaklanjuti kasusnya ke tingkat penyelidikan dan penyidikan,” ungkap Adhie.
 
GIB sendiri kemarin (3/7), didukung puluhan mahasiswa (UBK), menemui pimpinan KPK untuk melaporkan dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan Menteri Perdagangan Gita Wiryawan, Wamendag Bayu Khrisnamurti, Dirjen Perdagangan Luar Negeri Deddy Saleh, Direktur Komersial dan Komoditi Luar Negeri Hendrik Siregar, Dirut PT PPI Heynrich Napitupulu serta direksi PT Jawamanis (Wilmar Group) Max Ramajaya.
 
“Mereka berkomplot merekayasa kebijakan impor gula mentah (raw sugar) sejumlah 240.000 ton. Langkah ini selain bertentangan dengan undang-undang, juga menimbulkan kerugian keuangan negara lebih dari Rp 300 milyar dan merugikan para petani tebu (rakyat),” ujar Adhie.
 
Dalam laporan dugaan tindak pidana korupsi di level atas Kemendag ke KPK bernomer 2012-07-000034 itu, GIB melampirkan rincian kronologi dan sejumlah dokumen penunjang yang bisa memudahkan aparat dalam menindaklanjuti laporannya.
 
“KPK tinggal memastikan keaslian dokumen yang kami berikan, dan melengkapinya dengan memeriksa kesaksian mereka yang patut dapat diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi itu,” jelas aktivis antikorupsi yang juga penyair (Negeri Para Bedebah) ini.
 
Ditambah Mendag Gita Wiryawan, kini di KPK terkumpul 4 (empat) berkas tindak pidana korupsi yang melibatkan anggota kabinet Yudhoyono. Selain Gita, ada Hatta Radjasa (Menko Ekonomi), Muhaimin Iskandar (Menakertrans) dan Menegpora Andi Mallarangeng.
 
GIB berjanji secara berkala akan melaporkan tindak pidana korupsi yang melibatkan menteri-menteri pemerintahan Yudhoyono.
 
“Tidak sulit mengumpulkan bukti-bukti korupsi di level menteri. Kita hanya perlu tekad dan keberanian untuk mengungkapkan kebenaran. Mudah-mudahan langkah GIB ini mendorong KPK jadi lebih serius memberantas korupsi di pusat kekuasaan,” harap jubir presiden era Gus Dur (KH Abdurrahman Wahid) ini.