Jakarta belum memenuhi kebutuhan anak.

Padahal menurut Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri, Jakarta sebagai ibukota negara seharusnya memberikan contoh kepada daerah-daerah lain memberikan kondisi yang ramah bagi anak-anak.

"Jakarta belum layak anak. Bagaimana dikatakan layak kalau tidak ada rasa aman, naik bus saja dicopet, melihat hal-hal yang tidak pantas dilihat dan sebagainya," kata Mensos seusai bertemu dengan perwakilan anak-anak di Kementerian Sosial RI, Jakarta, Kamis (5/7).

Kota Layak Anak merupakan strategi pembangunan kota yang mengintegrasikan komitmen daerah dalam program pemenuhan kebutuhan anak.

Semua kebijakan terkait anak harus mengapresiasi pandangan anak, sehingga keterlibatan anak dalam pengembangan Kota Layak Anak harus benar-benar diimplementasikan. Saat ini sudah ada sekitar 80 Kota Layak Anak di seluruh Indonesia.

Menurut Mensos, mewujudkan kota yang layak anak merupakan keharusan dan tidak ada kompromi di mana salah satunya anak-anak berhak mendapatkan ruang yang layak untuk mereka berekspresi dan menyampaikan aspirasinya.

Karena itu, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus bergandengan tangan untuk bisa terwujud kota yang layak anak, tambah Mensos.

Ibukota Jakarta yang plural dan didiami masyarakat dari berbagai suku mempunyai permasalahan sosial yang sangat kompleks termasuk masalah anak seperti banyaknya anak jalanan, anak telantar dan anak yang putus sekolah.

Bukan hanya tidak layak anak, menurut Mensos, Jakarta juga masih jauh dari kota yang ramah bagi penyandang disabilitas karena minimnya sarana dan prasarana yang mendukung mobilitas mereka.

"Lihat saja transportasi kita tidak menyediakan tempat duduk khusus bagi penyandang disabilitas, trotoar juga sudah dipenuhi dengan pedagang sehingga sulit dilewati begitu juga dengan gedung-gedung pemerintah dan mal-mal," kata Mensos.