.png)
Dituding Alihkan APBD ke Kantong Bendahara, Ini Jawaban Foke
 |
| Ilustrasi |
Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo dengan tegas membantah pernyataan Wakil Ketua Pusat Pelaporan Analisis Transaksi dan Keuangan (PPATK), Agus Santoso yang menyatakan korupsi di daerah dengan modus pemindahan dana APBD ke rekening pribadi para bendahara terjadi sejak 2011.
"Hebat sekali, rekening pribadi siapa, iya enggak lah. Jelaskan dong sama gubernur," ungkapnya di Balai Kota Jakarta, Senin (27/8/2012).
Sebelumnya, Agus Santoso mengungkapkan berdasarkan Hasil Analisa (HA) PPATK terkait tindak pidana korupsi secara komulatif sampai dengan 2012 sebanyak 916 HA, sedangkan tindak pidana suap sebanyak 80 HA. Adapun HA tersebut telah dilaporkan kepada penegak hukum.
Dari hasil analisis PPATK tercatat Provinsi DKI Jakarta berada diposisi pertama sebagai daerah yang dilaporkan adanya dugaan korupsi yaitu sebanyak 46,7 persen.
Disusul Jawa Barat (6 persen), Kalimantan Timur (5,7 persen), Jawa Timur (5,2 persen), Jambi (4,1 persen), Sumatera Utara (4 persen), Jawa Tengah (3,5 persen), dan Aceh Darussalam dan Kalimantan Selatan (2,1 persen).
Sementara daerah yang paling kecil laporan tindakan korupsi adalah Kepulauan Bangka Belitung (0,1 persen), Sulawesi Barat (0,3 persen), Sulawesi Tengah (0,4 persen), Nusa Tenggara Barat dan Papua Barat (0,5 persen), Kalimantan Tengah (0,6 persen), Sumatera Barat dan Bali (0,7 persen), Nusa Tenggaran Timur dan Bengkulu (0,8 persen) dan Sulawesi Utara (0,9 persen).
Editor: Yudi Dwi Ardian
Sumber: OkeZone
