.png)
Suara Foke Meninggi Ditanya Korupsi Pemda DKI
 |
| Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo mencoba sepeda motor pemadam kebakaran di Pusdiklatkar, Ciracas, Jakarta, Senin (27/8/2012). Sebanyak 110 fire motor atau sepeda motor pemadam kebakaran didistribusikan ke lima wilayah Jakarta oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana DKI Jakarta untuk menaggulangi pemukiman padat penduduk yang tidak dapat dijangkau oleh mobil pemadam kebakaran | Bernard Rudy |
PPATK merilis Pemprov DKI sebagai jajaran pemerintah daerah yang terkorup di Indonesia. Hingga saat ini, menurut laporan PPATK tersebut, ditemukan 46 persen lebih transaksi mencurigakan atau sekitar 916 kasus suap terjadi dan 80 diantaranya sudah dilaporkan kepada penegak hukum.
Gubernur DKI Jakarta Fauzi 'Foke' Bowo membantah laporan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi dan Keuangan (PPATK) yang menyebut Pemprov DKI sebagai pemerintahan daerah terkorup.
Foke menegaskan tidak ada rekening siapapun di jajaran Pemprov DKI yang digunakan untuk menyelewengkan dana APBD DKI seperti yang dituduhkan PPATK sebagai modus korupsi yang dilakukan oleh pejabat di jajaran Pemprov DKI. Ia menilai, kalaupun benar ada laporan tersebut, maka ia juga meminta hal tersebut untuk dilaporkan kepada dirinya selaku Gubernur DKI.
"Apa itu? Hebat sekali, rekening pribadi siapa? Jelaskan dong sama Gubernur," ujar Foke, Senin (27/8/2012) di Balai Kota, Jakarta.
Foke menuturkan hal tersebut seharusnya dijelaskan pada dirinya agar ia sebagai pimpinan tertinggi di jajaran Pemprov DKI bisa melakukan tindakan terhadap siapa-siapa saja pejabat yang nakal menyelewengkan dana APBD ke rekening pribadi.
Sebelumnya, PPATK merilis Pemprov DKI sebagai jajaran pemerintah daerah yang terkorup di Indonesia. Hingga saat ini, menurut laporan PPATK tersebut, ditemukan 46 persen lebih transaksi mencurigakan atau sekitar 916 kasus suap terjadi dan 80 diantaranya sudah dilaporkan kepada penegak hukum. Dalam laporan tersebut juga disebutkan secara berurutan pemerintah daerah yang dinilai melakukan tindakan korupsi seperti Pemprov Jawa Barat, Kalimantan Timur, Jawa Timur, Jambi dan yang lainnya.
Sementara provinsi Bangka Belitung, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tengah menjadi beberapa provinsi di Indonesia yang pemerintah daerahnya paling sedikit dilaporkan melakukan tindak pidana korupsi.
Editor: Yudi Dwi Ardian
Sumber: TribunNews
