DaVinaNews.com

Hingga saat ini saya tak lagi melanggani koran cetak. Hampir semua berita pagi saya lahap dari online. Beberapa kabar penting layak kliping, barulah saya cari bahan printnya. Bila tidak, bahan digital, meng-copy link, atau copy paste masukkan ke file dokumen, simpan. Selalu.

Senin, 6 November 2014, salah satu opini atau kolom layak kliping, tulisan Hendropriyono, mantan Kepala Badan Intelilijen Negara (BIN), kini Komisaris Utama BlitzMegaplex, jaringan bioskop. Di Kompas halaman 6 ia mengkritisi TNI, mengomentari ihwal kemungkinan “perang bintang” pada 2014, jangan sampai memberi stigma generasi muda TNI, tujuan pengabdian: presiden.

Bagian akhir tulisannya, menggelitik saya menulis opini ini. Ia menuliskan bahwa pada 2014 nanti prediksinya, presiden kita adalah sosok muda, sipil. Sekilas kongklusi itu disampaikannya berkait ke tampilnya Jokowi sebagai gubernur di DKI Jakarta.

Dalam perjalanan mengelaborasi sosok muda itu, saya berberapa kali mendapatkan pembelajaran luar biasa. Kawan-kawan di media sosial yang mengikuti tulisan-tulisan saya, tentu masih ingat bagaimana saya pernah mendukung sosok Anas Urbaningrum, melalui gerakan Koin Rp 1000 di facebook, untuk Anas menjadi Ketua Umum Partai Demokrat. 

Alasan saya mendukungnya, muda, sipil, cerdas. Saya awalnya tak mengenal sosoknya, melihat harapan baru. Namun dalam perjalanan waktu sosok ini terindikasi bermasalah di kasus kolusi dan korupsi di proyek Hambalang di antaranya, termasuk pengingkarannya tidak satu atap usaha dengan Nazaruddin, membuat sinar harapan sirna di dada.

Sebelum tidur, kepada Sang Maha Pencipta, acap saya bertanya siapakah pemimpin bangsa yang mampu membangun peradaban bangsa dan negara? Langkah menggiring saya untuk bertemu dengan orang-orang muda baru. Nama seperti Jokowi, sebagai mana sudah banyak saya tulis, terlebih dulu saya ketahui produk rumah kayunya di Dubai, 2010. Produk unik dan laku itu, membuat saya penasaran siapa Jokowi.

Alam mengalir mempertemukan saya dengan Jokowi pada Oktober 2011, di Tvone di saat live. Alam pula yang entah mengapa tanpa recana, membuat saya otomatis hadir di deretan 6 kursi di KPUD ketika pendaftarannya menjadi Cagub. Alam pula seakan menggerakkan saya menjawab pertanyaan Jokowi di saat kami berjalan kaki di depan Sarinah, Thamrin, Jakarta Pusat. Jokowi bertanya, ini tanda-tanda apa? Saya jawab, Bapak Gubernur, Bapak Presiden! Alam pula entah mengapa di Bundaran HI, kala itu, “menciptakan” saya membaca dua konten doa saja untuk Jokowi; jadilah pemimpin hanya selangkah didahulukan warga, dan tempatkan intangible asset di atas kebendaan. Saya senang hingga hari ini dalam istilah saya Jokowi masih mencium bau keringat rakyat.

Alam pula entah mengapa membuat saya punya akses membuat sosok Jokowi tampil menyampaikan kuliahnya di Puspen Mabes TNI, Cilangkap, pada 25 Oktober lalu dalam rangka Hut ke-5 Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI).

Di saat momen yang sama, alam pula membuat sosok muda baru saya kenal Komarudin Watubun, Wakil Ketua DPR Papua, Salah satu Ketua di DPP PDIP, kelahiran 1966, turut hadir memberi pengantar bagi Jokowi di momen acara di Cilangkap itu.

Dalam perkenalan singkat, saya menyimak sosok Komarudin sederhana, tegas memimpin, dan paling penting ia tahu arah tujuan hidup. Sebagai seorang ayah, tujuan hidup utama pria mendidik, menyekolahkan anak setinggi-tingginya, bukan sebaliknya meninggalkan rumah di Pondok Indah, deposito dan dua Ferrari, misalnya. Di sosok Komarudin saya menyimak ketegasan lebih, kesederhanaan lebih, kejernihan lebih.

Saya tak paham, apakah setelah hari ini, alam juga akan mempertemukan saya dengan sosok muda lain lebih cemerlang; seleras kecerdasan otak dan hatinya? Wallahualam.

Namun di tengah media mainstream seakan terkooptasi oleh politik uang dan kekuasaan, opini ini saya tuliskan sebagai sebuah perjalanan mencari. Mencari sosok-sosok alternatif, sebagaimana dituliskan oleh Hendropriyono, sipil, muda, berintegritas.

Dari perajalanan transenden “aliran” alam itu, tidak berlebihan bila acuannya hingga saat saya menuliskan hal ini, dua nama itulah kandidat presiden saya pada 2014 mendatang. Sebelumnya di media sosial saya pernah menyebut nama seperti Ganang Soedirman, cucu pertama Panglima Besar Soedirman, juga Japto Soerjo Soermarno. Namun pada akhirnya kedua nama itu menjadi bagian dialektika tampaknya.

So, jika acauan hari ini, jika bukan Jokowi ya Komarudin. Sosok Komar-lah yang mencetuskan ide Gerakan Pertaubatan Nasional, secara spontan sudah digulirkan pada 25 Oktober dari Cilangkap itu. Siapa tahu, melalui gerakan itu, heboh rusuh isu korupsi dan kolusi tak bertepi kini, dengan tampilnya salah satu dari mereka menjadi presiden mengakhiri karut-marut bangsa. Bagi saya mereka berdua solusi. Bukan KPK sebagai solusi.

Bagi saya peluang mereka besar. Apalagi dalam verfikasi saya, Megawati Soekarno saya pastikan tidak akan maju menjadi presiden. Juga sosok Jusuf Kalla tak kalah fenomenon, lebih disambut publik, saya duga kuat, tak akan maju pula. Maka jauh di lubuk hati dua tokoh bangsa itu: saya meduga mereka yakin dengan dua nama saya tuliskan.

Terkesan berlebihan kalimat saya?

Pada akhirnya waktu jualah menguji.

Oleh: Iwan Piliang, Citizen Reporter.

Sumber: 

                          

Badan Penawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) telah merampungkan modul pelatihan untuk pengawasan Pemilihan Umum (Pemilu) bagi Jurnalis dan Organisasi Masyarakat (Ormas). Untuk mengimplementasikan modul itu telah dijajal pelatihan di tiga kota; Bogor, Balikpapan dan Yogyakarta. Di kota gudeg itu berlangsung pada 23-25 November 2012 lalu. Dan sesuai rencana nanti pada 1-3 Desember 2012 di Medan, Sumatera Utara.

Sebagai wakil dari Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), ikut memberi kontribusi bagi buku panduan telah dibuat, saya kebetulan diminta Bawaslu menjadi salah satu nara sumber pelatihan. Bagi saya hal ini sebuah kehormatan. Baru kini citizen journalist dilibatkan dalam kegiatan semacam ini.

Sebelum pelatihan ke-4 kota itu, di benak saya sudah terformat ihwal Jogja. Di Yogyakarta ada sejarah tua penerbitan pers, kota pelajar, dominan budayawan berdialektika di lesehan-lesehan warung tepi jalan. Dugaan saya suasana akan dinamis, lebih berwarna diskusi, lebih hidup.

Dugaan saya meleset.

Di dialog informal di sela waktu pelatihan, saya menangkap keluhan mendalam beberapa kawan jurnalis. Pertama, soal undang-undang mereka pertanyakan. Apa payung hukum pengawasan Pemilu partisipatif bagi masyarakat. Jika tak ada payung hukum di lapangan nanti akan dipertanyakan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kedua soal kenyataan hidup jurnalis, apakah dengan mereka aktif mensosialisasikan agar warga proaktif mengawasi pelaksanaan Pemilu gaji atau honor mereka akan bertambah? Toh pemilik media tak mau tahu. Dan ketiga, dominan media di mana mereka bekerja sudah berpihak ke dalam partai politik tertentu dan atau kepada calon tertentu?

Tentunya keberpihakan ke partai tertentu dialami oleh semua media di Indonesia, termasuk menjagokan sosok tertentu. Hal ini merata adanya kini. Namun mengangetkan saya, pertanyaan soal tambahan honor dan payung hukum tadi. Sulit bagi saya memulai penjelasan dari mana?

Sebagaimana di kota lain, saya bicara sisi umum.

Saya mulai dari tujuan menulis. Ada tiga saja secara umum tujuan menulis; to transfer meaning, to interpret reality dan to share experience. Landasan bagi jurnalis bekerja ada 9 elemen jurnalisme sebagaimana ditulis Bill Kovach dan Tom Rosentiel di bukunya;

1. Kewajiban utama jurnalisme adalah pada pencarian kebenaran

2. Loyalitas utama jurnalisme adalah pada warga Negara

3. Esensi jurnalisme adalah disiplin verifikasi

4. Jurnalis harus menjaga independensi dari obyek liputannya..

5. Jurnalis harus membuat dirinya sebagai pemantau independen dari

kekuasaan.

6. Jurnalis harus memberi forum bagi publik untuk saling-kritik dan menemukan kompromi

7. Jurnalis harus berusaha membuat hal penting menjadi menarik dan relevan

8. Jurnalis harus membuat berita yang komprehensif dan proporsional

9. Jurnalis harus diperbolehkan mendengarkan hati nurani personalnya.

Dari 9 hal tadi, jika mengingat almarhum dosen saya Alm. Hoetasoehoet, memberi kuliah pengantar dasar ilmu komunikasi, sejatinya dalam penyampaian pesan hanyalah urusan akal, budi dan hati nurani. Jurnalisme sudah semacam “kutukan” kepada mereka yang memasukinya untuk siap “berpuasa”, siap bertelapak sepatu tipis, bahkan menyabung nyawanya sendiri demi elemen jurnalisme tadi. Karena itulah jurnalis bak seorang nabi.

Namun keberpihakan jurnalisme ke kekuasaan dan uang, seperti diungkapkan Kovach kepada saya di Jakarta pada 2003 lalu, hampir di semua negara kini terjadi. Media terkooptasi uang dan politik kekuasaan. Karena itulah ia mendukung tumbuhnya jurnalis warga, independen income-nya.

Bila sudah mengacu ke harapan Kovach, sulit untuk membedah keadaan jurnalisme di Indonesia kini. Saya hanya terhibur ketika di Balikpapan, dominan kawan-kawan bertanya, ihwal bagaiman kita bisa independen, bagaimana menghindari godaan uang?

Salah satu media di Balikpapan secara khusus mewawancarai saya dan menuliskan ihwal data saya di 2006, hanya tinggal 6% saja wartawan yang menolak amplop, sebagaiman link ini Iwan Piliang: Wartawan Penolak Amplop Kian Langka

Jika saja jurnalis masih mau melakukan otokritik terhadap dirinya, menulis sesuatu masalah mendasar di lingkungan dirinya, sebagaimana dilakukan Tempo Balikpapan, masih ada harapan ke arah perbaikan.

Jika langgam jurnalisme berpihak uang dan kekuasaan terus digadang-gadang di dalam proses demokrasi, mengakibatkan masyarakat sakit berat, seluruh ranah peradaban masuk ke dalam situasi gawat darurat. Hanya kepadamulah jurnalis, harapan menerobos keadaan genting ini. Maka upaya Bawaslu melibatkan partisipasi aktif warga dalam Pemilu, yang prosesnya sudah bergulir sejak Agustus 2012, layak didukung penuh.

Oleh: Iwan Piliang, Citizen Reporter.

Sumber: 

                          

Seorang Satuan Pengamanan (Satpam) di kediaman dinas Gubernur DKI itu menyapa saya dalam bahasa Minang.

“Baa kaba Pak Iwan. Baa lai bisa juo mengecek caro awak?” (“Bagaimana kabar Pak Iwan, masih bisa juga berbahasa Minang?”)

Saya balas dengan langgam sedaerah. Sosok anak muda mengaku kelahiran Bukittinggi tahun 80-an itu berceloteh panjang. Termasuk ihwal bagaimana berjibun tamu datang ingin berjumpa Jokowi. “Wartawan terkadang subuh sudah menunggu. Pernah juga ada demonstrasi. Masak kediaman dinas didemo?”

Entah karena libur panjang, Kamis malam di sekitar pukul 20 itu tak ada wartawan atau tamu lain. Dari ruang tunggu tamu, saya perhatikan sebuah layar televisi menayangkan 10 kotak gambar, pancaran Closed Circuit Television (CCTV), beberapa ruas pojok di sekitar kediaman. Menatap ke halaman, rumput hijau menghampar. Nun di seberang jalan kehijauan kian membentang. Di sela pohon-pohon besar peninggalan kolonial Belanda, rerumputan bagaikan ambal tebal. Batang pohon di Taman Suropati merindang-panjang. Angin malam menggerakkan dedaunan seakan mengabarkan: tiada lagi taman seindah itu di Jakarta kini.

Sekitar setengah jam menanti, saya menemui Jokowi di ruang utama rumah dinas itu. Saya perhatikan tiga kelompok kursi dan sofa di ruangan itu. Dinding-dinding polos, tanpa satu pun hiasan lukisan. Sebuah pot bunga pun tak ada. Di dalam hati saya bertanya apakah tidak ada satupun lukisan atau benda seni inventaris Pemda DKI sehingga kediaman itu polos bak baju putih dikenakan Jokowi malam itu?

Entah menyadari akan pertanyaan hati saya, Jokowi antara lain menyampaikan keinginannnya. “Saya lagi mencari lokasi yang baik bagi seniman menuangkan lukisan di tembok, di mana warga dapat menikmati sambil berjalan kaki, di mana ya?”

Nanar saya sebentar.

Belum bisa saya bayangkan lokasi mana yang pas. Ada tembok, panjang, bisa dijadikan kanvas melukis seniman. Bisa dinikmati pejalan kaki. Jokowi bilang, di Solo lokasi itu ada.

“Saya hanya modali seniman masing-masing satu setengah juta, mereka lalu berkarya.”

Kami berceloteh ihwal Taman Ismail Marzuki (TIM) kini. Jokowi mengatakan untuk anggaran tahun ini ada sekitar Rp 100 miliar lebih membangun kawasan itu kembali. “Namun saya mau TIM dirombak total,” ujarnya.

Perubahan total dimaksudkannya, dikembalikan sebagai kawasan kebudayaan, tempat berbagai seniman mangkal, menuangkan karya masterpiece-nya. Lokasi itu tidak dominan bagi kepentingan komersial. Harus kental bobot kebudayaannya.

Memang jika Anda simak hari ini ke kawasan TIM di bilangan Cikini, Jakarta Pusat itu, suasana sudah bak kawasan mall, ada jaringan bioskop, deretan warung dan kedai mendominasi. Sulit Anda mencari karya patung, karya lukis maestro sedang terbentang.

Di dalam hati saya bergumam. Inilah jika selama ini pengelola pemerintahan daerah mengganggap kebudayaan basa-basi. Perihal yang dipikirkan Jokowi mereka anggap tidak penting. Kuat dugaan saya selama ini kepentingan utama disebut pembangunan itu hanya: gedung jangkung menjulang-julang, mal-mal berjejal-jejal, lalu Jakarta terkenal: kota berpuluh mal besar tidak memuliakan keinsanan.

Mal acap mengambil lahan jalan publik, parkirnya minim, sehingga menambah kemacetan di jalan umum sempit. Contoh signifikan gila, di bilangan Gandaria, Jakarta Selatan, bisa-bisanya jalan umum seakan sengaja dibuat tembus ke basement sebuah mal. Dalam kenyataan yang ada kelompok usah property di DKI ada yang sudah menunggak pembangunan Fasilitas Sosial (Fasos) dan Fasilitas Umum (Fasum) mencapai angka Rp 80 triliun. Perihal ini pernah dibahas di DPRD DKI era Foke, akan tetapi hanya bunyi sekali lalu sepi. Sebagai ibukota bangsa dan negara berkebudayaan mancaragam, tidak mencerminkan kedigdayaan kebudayaan yang ada.

“Dulu di Ancol juga banyak seniman pilihan.”

“Kini saya perhatikan ala kadarnya.”

Jokowi prihatin.

Di balik keprihatinannya, saya gembira.

Senang karena dua premis doa saya di Bundaran HI, di saat secara tak sengaja turut mendampinginya mendaftar sebagai calon Gubernur DKI usai dari KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah), masih berwujud. Dua doa itu; pertama, jadikan Jokowi gubernur di DKI hanya selangkah didahulukan dari warganya. Jadikan ia gubernur memuliakan keinsanan, menempatkan intangible asset di atas kebendaan.

Di dua doa itu, hingga tahun baru Hijariah ini, di saat ia baru memangku jabatan gubernur sebulan, masih terasa kental teguh komitmennya. Dalam hal didahulukan selangkah dari warga, hari-hari tiada henti Jokowi bertemu dengan kalangan marjinal. Bahkan di hari libur pun ia bekerja. Kamis siang ia masih berkeliling ke lokasi tempat bekas kebakaran di kawasan Jakarta Barat, juga kawasan pemukiman apung di Jakarata Utara.

“Pekan lalu tengah malam saya mengunjungi sebuah Damkar.”

Damkar dimaksud adalah Dinas Pemadam Kebakaran.

“Di satu lokasi, dari tiga puluh empat petugas, cuma ada tujuh belas orang.”

“Saya tunggu mana sisanya? Eh lama menunggu tak kunjung ada.”

“Kalau sudah begitu terjawab bagi saya, terang saja rumah kebakar satu, berlanjut ke puluhan lainnya. Wong petugasnya?”

Kunjungan di malam hari ke kantung-kantung kumuh warga, ia rasakan lebih mendapatkan tempat di hati rakyat. Inilah implementasi sikap yang hanya didahulukan selangkah dari warga itu, agaknya.

Pada 25 Oktober lalu di ruang Pusat Penerangan (Puspen) TNI, Cilangkap. Siang itu sebagaimana saran saya ke ajudannya, Jokowi datang berbaju putih. Saya memang sebal dengan langgam pejabat berkeliling berbaju bergelayutan atribut “jengkol” kuningan di dada. Kesan-kesan feodal kok dipelihara.

Begitu Jokowi sampai di Puspen TNI itu, ia minta izin menunaikan shalat zuhur. Saya perhatikan sepatu kulit marunnya berkaret putih, Telapaknya tipis. Ketika Wakil kepala Puspen TNI, Brigjen Siratmo, menawarkan minum, Jokowi hanya tersenyum. Saya tanya apakah puasa, mengingat esoknya Idul Adha, Jokowi konsisten dengan senyumannya.

Judul acara hari itu, National Lecture Jokowi, Kepemimpinan Melayani Rakyat. Di spanduk wajahnya saya sandingkan dengan siluet muka Panglima Besar Soedirman.

Kendati judulnya national lecture Jokowi, sehari sebelum acara, saya ditelepon oleh sekretaris Kepala Dinas Kominfo DKI Jakarta.

“Pak Iwan kami mau mengabarkan kalau esok Pak Gubernur diwakili oleh Kepala Dinas Kominfo. Pak Kadis yang akan datang.”

Saya sampaikan kepada sang sektretaris, penelepon, apakah tidak membaca judul acara? Tidak ada nama Munap misalnya sebagai pemberi lecture. Sang sekretris tetap kekeh Kadisnya mewakili.

Tadi malamperihal itu itu saya konfirmasi langsung kepada Jokowi, apakah sang Kadis melaporkan ihwal rencananya mewakili?

“Tidak,” jawab Jokowi tegas.

Kami lalu tertawa.

Bagi saya memang lucu ya birokrasi Pemda DKI. Untuk urusan yang tak ada sangkut pautnya dengan perduitan, seorang Kadis berani demikian. Makanya wajarlah ketidak-karuan selama ini terjadi di Pemda DKI.

Dan acara di Cilangkap itu, di mana sosok sipil bicara, dan diselenggarapan oleh Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) itu berlangsung lancar. Unggahan video kuliah Jokowi di sebagian besar perwira menengah dan anggota PPWI itu di youtube.com dapat di simak dengan men-search: Puspen-PPWI, sudah dilihat lebih 20.000 orang.

“Itu baru pertama kali saya masuk ke Mabes TNI.”

“Mabes TNI kita tidak kalah dengan Pentagon.”

Pentagon adalah markas besar tentara, pertahanan, di Washington DC, Amerika Serikat.

Jokowi kagum akan luasnya area Mabes TNI, jalan masuk terasa gran, lebar, panjang.

Tidak banyak hal baru yang disampaikan Jokowi dalam kuliahnya hari itu. Secara jujur untuk DKI baru beberapa hari ia menjabat. Ia memaparkan perbedaan sebelum dan setelah ia menjadi walikota di Solo. Ada beberapa slide foto yang lucu ia tayangkan. Seperti mengganti kepala Satpol PP semula sosok pria berwajah seram menjadi ibu-ibu berkebaya berwajah kemayu. Hadirin ngakak.

Perihal itu bisa disimak di link youtube tadi.

Kini staf Humas Pemda DKI memang rajin mengundah kegiatan gubernur dan wakilnya ke youtube.com. Pekan lalu dapat disimak bagaimana sang wakil Ahok, dengan gagah-berani memarahi mereka yang di Dinas Pekerjaan Umum (PU). Ahok minta anggaran dipangkas 25%, kolusi tender ber-markup dihapus. Bahkan Ahok mengancam jika tak mau dia akan gunakan anggaran, di Wagub menjalankan proyek. Kalau tidak mau juga berubah, kasus-kasu lama akan dibongkar, ancam Ahok.

“Saya tidak takut. Kalau pun pistol sekalipun ditodongkan ke muka saya, dengan mata tanpa berkedip saya siap mati,” ujar Ahok, antara lain di video itu.

Maka bagi banyak kalangan keberadaan Jokowi-Ahok memang menjadi fenomenon. Hampir setiap hari ada saja berita dan liputan tentang mereka. Akan halnya ihwal langgam Ahok itu, tadi malam kepada saya Jokowi berkata. “Ojo keras-keras amat. Saya sudah bilang pada Ahok, kita ini cuma berdua. Ingat di sana ada puluhan ribu karyawan.”

Dan semakin hari semakin banyak saja orang yang ingin berdekat-dekat dengan Jokowi. Di saat saya hendak mengakhiri tulisan ini, di Metrotv, Jumat pagi ini, ada Soetiyoso, dan seorang pengamat muda, membahas kepemimpinan Jokowi. Keduanya seakan pakar-di-pakar. Menjadi tanya bagi saya kepada Soetiyoso, khususnya, ketika menjadi gubernur ente kemane aje?

Di tvone dua perkan lalu di acara Gestur saya sampaikan ke pemirsa bahwa pada 2014 akan tampil pemimpin baru yang dikendaki alam. Lantas di twitter banyak pihak bertanya, siapakah pemimpin baru itu?

Semalam pula Jokowi menyampaikan ketidak-yakinannya terjadi alih kepemimpinan di 2014. Saya sampaikan dugaan sangat kuat bahwa Megawati Soekarno Putri d an Jusuf Kalla tak akan maju mencapres.

“Jika mereka berdua demikian, menggerakkan kuat peralihan kepemimpinan. Tapi saya tak yakin,” tutur Jokowi.

Saya yakin, kata saya.

Dan pemimpin baru itu pastilah sosok-sosok berkarakter seperti Jokowi. Saya hari-hari sekarang misalnya acap berkunjung ke berbagai kota bersama Komarudin Watubun, wakil Ketua DPR Papua, juga salah satu pimpinan di PDIP. 

Sosok muda ini tak kalah sederhana dan tegas dibanding Jokowi. Camry, Mobil dinasnya di Papua, masih dibiarkan berplastik. Ke mana-mana di setiap kota ia tidak pernah minta disambut pengurus partainya. Bercelana jins, acap berkaos Jogger. Begitu pembawaannya.

“Islam rahmatan lilalamin,” kata-kata acap diucapkan Bung Komar.

“Bukan saja untuk manusia, tetapi tumbuhan, hewan, alam semesta,” ujarnya.

Mimiliki sahabat seperti Jokowi dan Komarudin saya kian paham arti tahun baru hijriah 1433 ini. Mereka memberikan harapan bagi membaiknya peradaban.

Oleh: Iwan Piliang, Citizen Reporter.

Sumber: 

                    

Wawancara Anhar Gonggong (3)

Sejarawan Anhar Gonggong menyebut penolakan terhadap pemberian gelar terhadap seseorang yang memang pantas biasanya bersifat politis. Setidaknya dia merasakan itu saat menjadi tim seleksi tim pemberian gelar pahlawan nasional. Bahkan dia menolak ikut serta tim jika menteri ikut dalam penentuan itu.

Editor: Yudi Dwi Ardian

Wawancara Anhar Gonggong (2)

Sejak gelar kehormatan itu mulai diberikan pada 1959, ada istilah khusus dalam gelar pahlawan nasional. Mulai dari pahlawan perintis kemerdekaan, pahlawan kemerdekaan nasional, pahlawan proklamator, pahlawan kebangkitan nasional, pahlawan revolusi, hingga pahlawan ampera.

Editor: Yudi Dwi Ardian

Wawancara Anhar Gonggong (1)

Kementerian Sosial hingga tahun lalu mencatat 156 orang telah ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Jumlah itu akan terus bertambah, mengikuti perkembangan dan pengajuan tokoh-tokoh dianggap berjasa bagi tanah air.

Editor: Yudi Dwi Ardian